LIRA akan Adukan PLN ke KPK
Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) menduga PLN sarat KKN. Dugaan itu diperkuat dengan temuan LIRa secara nasional. Temuan ini akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita sudah membahas temuan LIRa secara nasional, tentang dugaan korupsi yang dilakukan PT PLN hingga mencapai triliunan rupiah, dalam acara bedah korupsi proyek PLN di Graha LIRa Gedung Gajah Jakarta kemarin.
Presiden LIRA Jusuf Rizal sudah berjanji akan melaporkan temuan itu kepada KPK, Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Jadi, kita tidak main-main," kata Gubernur LIRa Sumut Drs H Halomoan Sitompul MM kepada wartawan di Medan, Senin (5/11).Presiden LIRA Jusuf Rizal, kata Sitompul, juga menjelaskan temuan dugaan korupsi di PT PLN dalam proyek 10.000 MW. Di mana sebelumnya dinyatakan ada lima perusahaan yang menang untuk proyek PLTU Banten I, PLTU Banten II, PLTU Jabar I PLTU Jatim II dan PLTU Rembang Jateng.
Namun seiring waktu, kata Sitompul, setelah tender dimenangkan proyek pembangunan listrik tersebut mengalami masalah. Sebab, katanya, meskipun Pemerintah Indonesia telah memberi jaminan penuh melalui Peraturan Presiden No 91 Tahun 2007 tentang jaminan penuh proyek pembangunan listrik 10.000 MW dengan bahan bakar batu bara.
Namun katanya, perbankan RRC enggan untuk membiayai proyek PLN tersebut. "Jadi, enggannya lembaga pembiayaan dari RRC ikut dalam proyek PLN 10.000 MW diduga tidak adanya transparansi atau terjadi mark-up pembiayaan antara US$ 100-200 juta atau setara Rp 2 triliun dalam setiap proyek," tegas Sitompul menirukan ucapan Presiden LIRa Jusuf Rizal.
Sinyalemen itu, katanya, diperkuat dengan adanya surat edaran Kadin RRC No 09 yang isinya menolak pembiayaan pembangunan PLTU 10.000 MW di Indonesia karena diduga terjadi kecurangan. "Tapi permasalahan yang sama juga kita temui di Asahan I, sebelumnya dibiayai RRC dan akhirnya kontraktornya kabur. Namun, dalam kesempatan itu LIRA telah mengusulkan agar dilakukan audit investigasi terhadap kelayakan harga proyek tersebut, selanjutnya untuk transparansi perlu dibentuk tim independen," tambahnya.
Menurut Sitompul, pertemuan di Jakarta juga membahas secara keseluruhan temuan dan hasil investigasi DPW LIRA-Sumut atas dugaan korupsi dari sejumlah proyek PT PLN yang ada di Sumut, antara lain proyek PLTA di Lau Renun Dairi, di Belawan, Pekanbaru dan lainnya. "Kita tidak mau Sumut masih terus mengalami krisis listrik yang berkepanjangan. Apalagi PLN sebelumnya telah memberi kabar bahwa pada awal November 2007 ini akan ada lagi pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Sumut. Ini tentu kita sayangkan," tukas Sitompul.
Fadli Yasir >> Global Medan
Oleh Redaksi Utama - Tuesday 06 November 2007 - 11:48:33
Selasa, 06 November 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar